KPP: Setahun Pemerintahan Cek Mad, Pembangunan Aceh Utara Jalan di Tempat
KPP menilai, Sejak dilantik pada 05 Juli 2012 lalu, masyarakat Aceh Utara belum merasakan perubahan apapun. Padahal usia pemerintahan Cekmad (H. Muhammad Thaib) sebagai Bupati Aceh Utara sudah berjalan hampir setahun.
KPP menyatakan, harapan dari masyarakat akan adanya perubahan nyata dari kepemimpinan Bupati Aceh Utara periode 2012-2017, mengingat kebobrokan rezim pemerintahan periode yang lalu, hingga saat ini belum juga terwujud.
Perubahan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat kelas bawah aeperti Pemberdayaan Ekonomi Mikro saat ini justru dihapus programmnya oleh Pemerintah Aceh Utara. Kemudian pelayanan publik yang makin hari makin tidak beres, pembangunan infrastruktur publik seperti sekolah, puskesmas, masih mengalami stagnasi.
Bukhari, selaku Sekjen KPP menilai, perhatian Pemkab Aceh Utara kepada dunia pendidikan juga masih sangat kurang. hal ini bisa dilihat dari minimnya bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
“Untuk kami mendesak kepada pemerintah Aceh Utara untuk merevisi jadwal pertemuannya dengan masyarakat, jangan hanya satu hari dalam seminggu. Mengingat efektivitas dan efesiensi serta kualitas pertemuan dengan masyarakat yang ingin menyampaikan saran atau apapun sangat rendah. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara terkesan eksklusif atau jauh dari Rakyat,” ujar Bukhari dalam realeasenya.
KPP juga mendesak agar Bupati Cekmad membubarkan staff ahli yang tidak produktif atau kompeten. Karena hal tersebut dinilai oleh KPP hanya akan menghamburkan anggaran untuk menggaji mereka karena selama ini tidak ada konstribusi apapun dari para staff ahli dalam membuat perubahan di Aceh Utara melalui konsep-konsepnya.
“Jadi, kami menyimpulkan bahwa selama hampir satu tahun periode pemerintahan Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib dan Wakil Bupati Muhammad Jamil berjalan ditempat. Tidak ada perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan,” tambah Bukhari.
KPP juga mengharapkan agar Bupati segera melakukan evaluasi kinerja pada seluruh SKPA dan jajarannya serta menghentikan kegiatan plesiran atau jalan-jalan keluar kota. Karena persoalan yang saat ini dialami oleh masyarakat Aceh Utara telah menjadi bagian dari pada isu yang semakin hari semakin hangat. (Ridha)
Posted by Ridha Putra
on 7:41 AM.
Filed under